Staf Kepresidenan RI Tinjau Kampung Zakat Wunung Gunungkidul: Sinergi LAZ dan Pemerintah Pusat Dorong Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kawasan

‎​Gunungkidul, 12 Agustus 2026 — Kemiskinan sudah sepatutnya untuk tidak lagi dilihat sebagai angka. Sebab, di baliknya, ada keluarga yang bahkan tidak sanggup menghitung kebutuhan sehari-hari mereka dan anak-anak yang terpaksa menyimpan cita-citanya. Maka dari itu, mengentaskan kemiskinan bukan hanya tentang memberi bantuan, tetapi juga membuka kesempatan agar masyarakat mampu membangun kehidupan yang lebih layak dan mandiri.

Semangat inilah yang kemudian menjadi bagian dari kunjungan kerja strategis tim Staf Kepresidenan RI ke Kampung Zakat Wunung, Gunugkidul pada Rabu (12/08). Dihadiri juga oleh jajaran perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lintas kawasan, kunjungan ini merupakan wujud upaya untuk memperkuat komunikasi intensif serta kolaborasi yang berkelanjutan, salah satunya dengan Lembaga Manajemen Infaq (LMI). 

Sebagai lembaga yang juga menjadi inisiator program Kampung Zakat Wunung, LMI turut aktif menjadi pendamping peninjauan pelaksanaan lapangan ini sekaligus penyelarasan langkah bersama dalam mendukung pengentasan kemiskinan di kawasan Gunungkidul. Sebab, berdasarkan data terbaru, kawasan Kampung Zakat Wunung telah menaungi sebanyak 810 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, tercatat pula 257 KK masih dalam kategori kurang mampu meskipun 60 KK di antaranya sudah berhasil berdaya dari kemiskinan. 

Salah satu hal yang menghambat program pengentasan kemiskinan ini kemudian dipaparkan oleh perwakilan pemerintah Kabupaten Guungkidul, yaitu masalah keterbatasan APBD. Anggaran senilai Rp2 triliun ini dinilai belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Gunungkidul yang jumlahnya tidak sedikit itu. Oleh karena itu, kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama pendukung agar percepatan pembangunan daerah dapat segera tercapai.

‎

​"Pembangunan daerah yang inklusif membutuhkan sinergi dan gotong royong dari berbagai pihak. Kolaborasi bersama BAZNAS, LAZ, dan lembaga filantropi sangat penting untuk memperluas jangkauan program pemberdayaan masyarakat,” ungkap Sujatmiko, perwakilan pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

“Kami menyambut positif kehadiran Staf Kepresidenan RI dan berharap momentum ini dapat memperkuat jembatan komunikasi ke Pemerintah Pusat untuk menghadirkan dukungan kebijakan yang semakin optimal bagi Gunungkidul," sambungnya. 

‎​‎​Di samping itu, Staf Kepresidenan RI yang diwakili oleh Hesbul Bahar sebagai Tenaga Ahli Utama, Kun Nurachadijat sebagai Tenaga Ahli Madya dan Wage Wardana sebagai Tenaga Ahli Muda, menanggapi kondisi tersebut dengan menekankan pentingnya penerapan tata kelola data penerima manfaat satu pintu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. 

Tenaga Ahli Utama Staf Kepresidenan RI tersebut juga mendorong adanya integrasi antara program Kementerian Sosial dengan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) yang dikelola BAZNAS dan LAZ.

Selanjutnya, intervensi program diarahkan agar mengacu pada skala prioritas data resmi BPS—yang mencatat tingkat kemiskinan Gunungkidul di angka 14%—dengan pendekatan berbasis kawasan dan pengembangan sektoral secara bertahap, dimulai dari penguatan sektor vital seperti pertanian. Langkah-langkah ini sekaligus mengoptimalkan alokasi DSKL untuk mendukung Peraturan Presiden (Perpres) era Presiden Prabowo Subianto mengenai percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.