Ahmad Satori IsmailSaat Rasulullah di Makkah, zakat  masih bersifat pilihan belum  dipaksakan dan pengelolaannya dibagikan kepada fakir dan miskin. Dalam kondisi tertentu, Rasulullah juga menggunakan harta zakat untuk pembiayaan peperangan, tujuan-tujuan dakwah dan politik. Hingga kemudian turunlah surat At Taubah ayat 60 yang menjelaskan  kelompok orang yang berhak menerima zakat (ashnaf) yaitu : Orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnus sabil.

Allah juga memerintahkan “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At Taubah : 103)

Sejak saat itu zakat harus dihimpun dan di kelola oleh lembaga negara. Kata ‘ambillah’ dalam ayat tersebut memberikan arahan bahwa zakat seharusnya dihimpun dan dikelola oleh suatu lembaga yang diberikan otoritas dan kewenangan penuh yang ditetapkan oleh negara. Lembaga itu disebutkan sebagai lembaga amil atau badan amil zakat.

Pengelolaan zakat melalui lembaga seperti ini telah dimulai sejak zaman Rasulullah dan terus berlangsung pada masa sahabat, tabiin dan masa-masa berikutnya.

 Di Indonesia, perkembangan pengelolaan zakat tidak dapat dilepaskan dari politik pemerintah. Tahun 2011,  lahir UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Policy nasional pengelolaan zakat menganut dua subsistem, yaitu pengelolaan zakat oleh BAZNAS (lembaga yang dibentuk pemerintah) dan LAZ (lembaga yang dibentuk oleh masyarakat). UU Pengelolaan Zakat merupakan regulasi yang mengatur  pengorganisasian, pelaporan dan pertanggungjawaban  pengelolaan zakat secara nasional.

Lahirnya Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menempatkan peran dan kewenangan pemerintah secara terfokus sebagai Regulator dan melakukan Pengawasan atas pengelolaan zakat. yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

 

Penyaluran Zakat melalui Lembaga

 Sebelum lahirnya UU Pengelolaan Zakat, para muzakki dalam menyalurkan zakat memilih dengan dua cara, yaitu menyalurkan zakat kepada mustahik langsung dan menyalurkannya melalui lembaga amil zakat

Penyaluran zakat oleh masing-masing muzakki ke mustahik, mengandung beberapa kelemahan bahkan mungkin sampai ketingkat kekeliruan karena :

  1. Dapat terjadi kesalahan menentukan ashnaf zakat. Kebanyakan orang menyalurkan kepada kerabatnya sendiri yang di nilainya sebagai mustahik,
  2. Ashnaf selain fakir dan miskin sering tidak diperhatikan oleh para muzaki, seperti amil, gharim, riqob, muallaf
  3. Dapat terjadi musibah dalam pembagian zakaat secara individual sehingga mengakibatkan terinjak-injaknya anak kecil yang ikut antrian.
  4. Kurang maksimal untuk mencapai tujuan diwajibkannya zakat yaitu mengikis kesenjangan antara miskin dan kaya serta mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia.

 

Urgensi Menyalurkan Zakat Melalui Lembaga

 Di antara keunggulan penyaluran zakat melalui lembaga adalah:

  1. Sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah

Atas dasar dalil Al-Qur’an dan hadits, keberadaan lembaga Amil yang akan mengoptimalkan pengelolaan zakat. Sehingga jika Lembaga Amil merupakan kewajiban, berarti menyalurkan zakat melalui lembaga Amil juga hukumnya wajib.

  1. Muzakki mudah menyalurkan zakat

Dengan adanya Baznas dan Laznas yang profesional, akan ada petugas-petugas khusus untuk penyuluhan masalah zakat. Mulai dari tentang ilmu perzakatan sampai penghitungan zakat terhadap macam-macam kekayaan sampai masalah penyaluran dan pendayagunaannya serta penjemputan zakat. 

  1. Mengikis kesenjangan kaya dan miskin

Dengan berzakat melalui lembaga, maka jumlah zakat yang dapat disalurkan pun akan lebih besar, sehingga mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pemerataan pendapatan dan bahkan pengentasan kemiskinan.

  1. Mustahik sesuai dengan ashnafnya.

Muzaki pada umumnya tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai calon mustahik sehingga dapat dibantu amil dapat menyeleksi dan memberikan pembinaan kepada calon mustahik, akan membuahkan hasil yang lebih optimal dalam pendayagunaan dana zakat

  1. Memperhatikan aspek pemerataan

Penyaluran langsung dari Muzaki ke Mustahik bisa menimbulkan ketimpangan pendapatan antara Mustahik yang berani meminta-minta (Al-Sail) dengan yang menjaga kehormatannya dengan tidak meminta-minta walaupun tidak mampu (Al-Mahrum) (Q.S. Adz-Dzariyat :19). Al-Mahrum bisa jadi tidak mendapatkan bagian karena tidak ada orang atau lembaga yang memperhatikannya. Tentu saja hal ini bisa diminimalisir ketika Muzaki menyalurkan melalui lembaga Amil, karena Lembaga Amil akan memperhatikan baik yang meminta maupun tidak meminta selama termasuk dalam kelompok Mustahik.

  1. Mencapai sasaran yang tepat

Dengan adanya amil yang mendapat dana yang cukup dari muzaki, program penyaluran zakat menjadi lebih efektif baik untuk program pendidikan, kesehatan, ekonomi.

Wallahua’lamubishshowab.

 

*Achmad Satori Ismail

Anggota BAZNAS