ketua baznas sumber republika.co.idMenuju Kebangkitan Zakat Indonesia

Bambang Sudibyo – Ketua Baznas

 

Ramadhan 1437 H adalah momentum yang tepat bagi Umat Islam di Indonesia untuk melakukan kebangkitan zakat sebagai salah satu bentuk jihad ekonomi umat yang ramah. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan.

Pertama, potensi zakat di Indonesia ternyata besar sekali. Sebuah penelitian tentang potensi zakat di Indonesia yang dilakukan oleh BAZNAS bekerjasama dengan IPB atas dasar PDB tahun 2010 menunjukkan bahwa potensi zakat pada tahun 2010 adalah Rp 217 Trilyun. Jika diekstrapolasikan dengan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun-tahun sesudahnya, maka potensi tersebut pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 Trilyun. Sementara penghimpunan zakat nasional pada tahun 2015 diperkirakan hanya sekitar Rp 3,7 Trilyun saja, atau kurang dari 1,4% potensinya. Oleh karena itu berbagai macam cara dan upaya harus dilakukan untuk bisa menghimpun zakat dengan sebaik-baiknya dan kemudian mendistribusikan dan mendayagunakannya dengan baik sesuai syariah dan undang-undang.

Alhamdulillah, kita sudah memiliki UU no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP no.14 tahun 2014 tentang Implementasi UU No. 23 taahun 2011. Dengan UU ini maka zakat menjadi urusan negara dengan sanksi pidana dan/atau administratif bagi pelanggarnya.

Kedua, tampaknya zakat adalah rukun Islam yang paling banyak diabaikan, meskipun perintah mendirikan sholat dalam Al-Qur’an hampir selalu diikuti dengan perintah menunaikan zakat, diulang dalam 32 ayat, dan surat Al-Maún mengecam keras orang-orang yang sholatnya tidak berbuah kesalihan sosial. Tampaknya masih banyak umat Islam yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu, menjalankan puasa ramadhan, sudah berhaji, bahkan sudah berumrah berkali-kali, tetapi belum berdisiplin dalam menunaikan zakat, kecuali zakat fitrah barangkali. Padahal zakat berdampak membersihkan dan menyucikan pembayarnya, sebagaimana dijanjikan Surat At-Taubah ayat 103. Menurut ayat ini harta dan rizki yang halal belum bersih dan suci bagi muslim pemiliknya sebelum zakatnya ditunaikan.

Ketiga, kesenjangan sosial di Indonesia sudah amat tinggi akhir-akhir ini, sebagaimana terindikasi dari perkembangan rasio Gini yang pada tahun 2010 menembus angka 0,40 dan terus naik hingga tahun 2014 mencapai 0,42. Selama rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang dikenal otoritarian dan dekat dengan para kroni konglomeratnya, rasio Gini tidak pernah melampaui angka 0,35. Selama era reformasi rasio ini tumbuh cepat dan pada tahun 2010 tembus angka 0,40, suatu batas ambang yang menurut konsensus para ekonom menunjukkan kesenjangan sosial yang sudah tidak lagi wajar serta berbahaya. Rasio Gini 0,40 bisa diartikan sebagai kondisi di mana 1% WNI terkaya menguasai 40% aset nasional.

Sebetulnya kesenjangan sosial, bila terkendali, adalah suatu hal yang wajar dan alami, bahkan merupakan sunatullah. Tanpa adanya kesenjangan sosial, proses ekonomi dan sosial akan menjadi sulit terjadi. Jika semua orang kaya dengan  kekayaan dan status sosial yang sama rata, siapakah yang bersedia bekerja menjadi bawahan? Tentu saja tidak ada. Yang penting kesenjangan sosial itu terkendali dan masih dalam batas wajar. Jika terlalu ekstrim, yang berarti rasio Gininya 0,40 atau lebih, maka akan muncul kecemburuan sosial yang berbahaya.

Untuk Indonesia, kecemburuan sosial itu amat sensitif dan amat berbahaya, karena garis kesenjangan sosial yang memisahkan yang miskin dan yang kaya berhimpit hampir sempurna dengan garis etnis yang memisahkan etnis pribumi mayoritas dan etnis non-pribumi minoritas, dan juga dengan garis agama yang memisahkan  muslim mayoritas dan non-muslim minoritas. Garis kesenjangan itu menjadi sangat sensitif dan bertensi amat tinggi karena kelompok mayoritas yang beretnis pribumi dan beragama Islam itu justru yang termarginalkan. Oleh karena itu untuk Indonesia mengendalikan agar kesenjangan sosial tidak ekstrim menjadi sangat penting dan menjadi tantangan ekonomi, sosial, dan politik yang berat bagi siapapun yang memerintah.

Jika dikelola dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan dan syariah, zakat bisa dipakai sebagai salah satu cara untuk memoderasikan kesenjangan sosial. Oleh karena itu BAZNAS periode kepengurusan 2015-2020, menjadikan era kepengurusan itu sebagai era kebangkitan zakat yang melibatkan semua BAZNAS provinsi, semua BAZNAS kabupaten/kota, dan semua LAZ. Untuk itu semua lembaga amil zakat resmi ini harus dikembangkan menjadi lembaga keuangan yang kredibel tidak hanya dari perspektif syariah tetapi juga kompetensinya di bidang manajemen keuangan.